Berita

Dana Korupsi Diduga Mengalir ke Tiga Parpol

×

Dana Korupsi Diduga Mengalir ke Tiga Parpol

Share this article

BuliranNews, JAKARTA – Pakar hukum pidana dari (UII) Prof Mudzakkir menyoroti dugaan aliran dana 4G ke tiga (Parpol). Menurut dia, ada beberapa sanksi yang bisa dikenakan kepada Parpol yang diklasifikasikan sebagai korporasi dalam UU Tipikor.

“Pertanyaannya, sanksi apa yang pantas dikenakan? bisa ditegur secara tertulis atau peringatan keras, atau dibekukan sementara atau dibubarkan partai politik yang bersangkutan,” kata Muzakkir, Minggu (28/5).

Menurut dia, hal itu ditentukan berdasarkan besaran dana yang mengalir, baik terhadap partai politik di level lokal seperti kota atau kabupaten maupun provinsi hingga level nasional. Menurutnya, sanksi berat berupa pembekuan bahkan bisa dilakukan dua hingga lima tahun setelah terbukti.

“Boleh saja, karena itu sanksi administrasi. Kalau level pusat, menurut saya bisa diperlakukan hukuman yang sama. Itu relevan dari sanksi pidana. Kalau level lokal (pembekuan) bisa dilakukan sementara,” jelas dia.

Dia mengingatkan, partai politik tidak kebal hukum dan memiliki kedudukan sama seperti subjek hukum lain maupun hukum korporasi lain. Terlebih, partai politik dalam Pasal dua dan tiga UU Tipikor, dia sebut, bisa dimaknai sebagai badan hukum yayasan maupun korporasi atau yang dikenal sebagai badan hukum privat.

“Dan jika benar parpol punya komitmen dengan pelaku , maka parpol itu terlibat dalam tindakan pidana korupsi,” jelas dia.