BuliranNews, JAKARTA – Ternyata kebijakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait dengan pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Tanah Air terus menuai protes. Cukup mengejutkan protes datang dari PDIP yang notabennya merupakan partai pendukung pemerintah.
Dalam penyampaian pandangan terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2024, Selasa (23/5).
Dari pantauan redaksi, ada empat Fraksi di DPR – PDIP, PAN, Demokrat dan Nasdem – yang melontarkan kritikan pemberian subsidi mobil listrik kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Adapun, fraksi pertama yang mengkritisi pemberian subsidi mobil listrik itu ialah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) saat pembacaan pandangan fraksi yang dibacakan oleh Anggota DPR Masinton Pasaribu.
Masinton menilai seharusnya subsidi itu bisa dialihkan untuk memajukan sektor industri lain yang lebih krusial bagi tanah air.
Di samping industri kendaraan listrik ada lebih dari 65% lapangan usaha yang berkontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB), diantaranya sektor pertanian, perikanan, pertambangan, industri konstruksi, perdagangan, hingga transportasi.
“Oleh karena itu pertumbuhan pada sektor ekonomi negara tersebut butuh intervensi pemerintah, intervensi jangan hanya mobil listrik saja, tapi pada sektor-sektor kerakyatan,” kata Masinton saat Rapat Paripurna di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (25/5).
Sebagai catatan, kritik soal kendaraan listrik telah bertubi-tubi dilancarkan banyak pihak.
Bahkan, pasangan Jokowi di putaran pertama, Jusuf Kalla mengkritik soal proyek mobil listrik yang tengah dikembangkan oleh pemerintah.
Pemerintah memberikan berbagai macam insentif bagi proyek mobil listrik di Tanah Air karena dianggap mewujudkan energi bersih dan bebas emisi.
