Politik

Orasi di Kantor DPD Golkar Bukittinggi Berbuah Sanksi & Lapor Polisi

×

Orasi di Kantor DPD Golkar Bukittinggi Berbuah Sanksi & Lapor Polisi

Share this article

BuliranNews, — Orasi yang dilakukan sejumlah oknum pengurus dan kader kemarin, ditanggapi serius oleh DPD Partai Golkar Kota Bukittinggi.

Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Bukittinggi, , menegaskan, partai akan memberi sanksi tegas terhadap oknum yang gelar orasi di kantor Golkar Bukittinggi.

“Orasi itu amat kami sesalkan karena kami anggap ini adalah politicking terhadap partai. Hal itu juga bertentangan dengan apa yang sudah digariskan melalui surat Juknis dan Juklak dari DPP, yang seharusnya tidak boleh terjadi,” ujar Muhammad Hidayat di Bukittinggi, Sabtu (11/5/).

Menurut Hidayat, aksi dilakukan Abu Zanar, Kasmiruddin, Refnawati cs, dapat dianggap telah melakukan penggalangan kekuatan melawan instruksi yang jelas dari DPP Partai Golkar.

“Harusnya, saat ini dimana dibutuhkan suasana yang kondusif jelang perhelatan pemilihan umum (Pilkada), tidak harus ada aksi yang demikian itu,” ungkapnya.

Pernyataan terhadap Ketua Dedi Candra, Hidayat menganggap tidak sesuai prosedur, dan seharusnya dilaporkan melalui Mahkamah Partai.

“Surat teguran akan diberikan kepada oknum tersebut sebagai sanksi terhadap aksi oknum itu. Pemecatan sebagai langkah akhir bila pengurus daerah telah menerima tiga kali surat teguran,” tegasnya.

Disampaikan Hidayat, aksi dilakukan oknum pengurus tersebut sudah dilaporkan ke pengurus ditingkat provinsi dan DPP di Jakarta.

“Kami diperintahkan untuk segera melakukan langkah sesuai prosedur AD/ART yang berlaku di internal partai, mengingat saat ini partai sedang fokus menjalankan proses tahapan Pilkada,” tuturnya.

Ditegaskan Hidayat, Partai Golkar adalah sebagai partai terbuka yang membolehkan perbedaan pendapat.

“Untuk kegiatan berwacana di media massa dan khalayak umum oleh oknum fungsionaris atau pengurus Golkar terkait kondisi, situasi dan strategi politik internal di luar arahan DPP dan kebijakan partai sangat disayangkan,” jelasnya.

Ia mengatakan, dalam AD/ART Partai Golkar tidak mengenal mosi tidak percaya terhadap ketua, karena persoalan partai dianggap sebagai wilayah internal parpol dan jalurnya adalah diselesaikan oleh Mahkamah Partai.

“Apalagi tuduhan-tuduhan yang disampaikan tersebut jelas menurut kami sangat tidak berdasar, mengada-ada dan tidak mempunyai bukti yang konkrit,” paparnya.

Hidayat menyebutkan, DPD Golkar Bukittinggi sering menggelar rapat-rapat internal dan diskusi terkait organisasi, yang mana hal itu kerap diadakan, baik secara offline maupun online melalui grup perpesanan internal partai.