Headline

14.072 Penyelenggara Negara Belum Lapor LHKPN

×

14.072 Penyelenggara Negara Belum Lapor LHKPN

Share this article

TERNYATA para belum bisa memberikan teladan kepada masyarakat banyak.

Buktinya, menurut Komisi Pemberantasan (), lebih dari 14.000 orang penyelenggara negara belum melaporkan harta kekayaannya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan 14.072 Penyelenggara Negara atau Wajib Lapor (PN/WL) belum menyetorkan laporan harta kekayaannya.

Padahal penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara () periodik tahun 2023 sudah berakhir pada 31 Maret 2024.

“KPK merinci dari 14.072 penyelenggara negara atau wajib lapor yang belum menyampaikan LHKPN-nya,” kata Juru KPK Ipi Maryati dalam keterangannya pada Jumat.

KPK mencatatkan pada bidang eksekutif di pusat dan daerah, ada 9.111 yang melaporkan harta kekayaannya dari total 323.651 wajib lapor.

Adapun di bidang legislatif ada 4.046 dari 20.002 wajib lapor yang tidak melapor atau hanya sebanyak 79,77 persen melapor.

Kemudian ada 175 dari 18.405 wajib lapor di bidang Yudikatif yang belum menyetorkan laporannya atau 99,05 persen telah melapor.

Berikutnya, 740 dari 44.786 wajib lapor pada Badan Usaha Milik Negara () atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) belum melapor atau hanya ada 98,35 persen yang telah melaporkan LHKPN.

Sehingga dari total 406.844 penyelenggara negara atau wajib lapor periodik tahun 2023 secara nasional,

KPK sudah memperoleh 392.772 laporan LHKPN atau sebesar 96.54 persen.

Dengan demikian, angka ini menurun 0,46 persen jika dibandingkan laporan tahun 2022 yaitu 97 persen.