Headline

Revisi UU KPK Perburuk Indeks Persepsi Korupsi

×

Revisi UU KPK Perburuk Indeks Persepsi Korupsi

Share this article

BuliranNews, JAKARTA – Statemen mengejutkan meluncur dari mulut mantan Wakil Ketua , Laode Syarif merespons buruknya Indeks Persepsi (IPK) Indonesia untuk periode 2023. Laode menilai hal ini terjadi sejak pada 2019.

IPK di Indonesia saat ini, kata dia duduk di level 34 pada 2023. Skor IPK Indonesia ini tidak berubah dari tahun 2022. Namun parahnya, peringkat Indonesia dalam IPK global turun dari peringkat 110 ke peringkat 115.

“Setelah UU KPK direvisi, kita dapat skor 34. Singapura stabil bagus selalu top ten, Indonesia selalu stabil rendah,” kata Laode dalam peluncuran IPK Indonesia yang digelar Transparency International Indonesia (TII) pada Selasa (30/1).

Tercatat, skor IPK Indonesia sempai mencapai skor tertinggi yaitu 40 pada 2019. Ini merupakan perolehan tertinggi di era reformasi. Namun prestasi ini tidak lama karena setahun berselang terjun bebas ke angka 37. Laode mengamati penurunan itu berhubungan dengan revisi UU KPK pada penghujung 2019.

“Ketika UU KPK direvisi lembaga KPK dari independen jadi eksekutif, tidak cukup setahun langsung drop IPK (Indonesia),” ujar Laode.

Oleh karena itu, Laode meminta pemerintah agar menindaklanjuti temuan TII dengan nyata pemberantasan korupsi. Salah satu caranya dengan kembali memperkuat KPK seperti sebelum revisi UU KPK 2019.

“KPK harus jadi motor (pemberantasan korupsi) ke depan dengan catatan lembaganya harus bersih,” ujar Laode.

Selain itu, Laode mengingatkan supaya temuan ini tak diabaikan atau dianggap angin lalu oleh Pemerintah. Sebab pemerintah kerap berkelit bahwa skor IPK hanya persepsi semata.

“Pemerintah selalu bilang itu (IPK) kan persepsi, bukan kenyataan. Saya pikir alasan itu tidak boleh lagi,” ujar Direktur Eksekutif Kemitraan itu.