Breaking News

Money Politics Ditemukan di 10 Kabupaten/Kota Jabar

×

Money Politics Ditemukan di 10 Kabupaten/Kota Jabar

Share this article

BuliranNews, BANDUNG– Semakin dekat pelaksanaan , maka satu persatu kecurangan mulai terkuak ke permukaan. Terbaru, Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Jawa Barat mengidentifikasi, selama tiga pekan ini masih ada perilaku di beberapa kabupaten/kota di Jabar.

Menurut Ketua Bawaslu Jawa Barat, Zacky Zam Zam, pelanggaran politik uang terjadi di .

Di antaranya, kata dia, Kabupaten Bandung, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Kabupaten Purwakarta, Subang, Sumedang, Kota Bandung, Kota Bogor dan Kota Cimahi.

“Tak hanya itu saja, kami juga mengidentifikasi adanya pelanggaran yang dilakukan oleh ASN, Kepala Desa di beberapa kabupaten/kota,” ujar Zacky, usai acara deklarasi Tolak Money Politics, Hoaks, dan Politisasi SARA di Haris Hotel and Convention Festival Citylink, Jalan Peta Nomor 21, Kota Bandung, Rabu (20/12).

Seperti, kata dia, adanya keterlibatan Dewan Pengawas BUMD di Garut. Ada juga tiga kasus keterlibatan Kepala Desa di dan Kabupaten Sumedang.

“Keterlibatan BPD Kabupaten Cirebon. Keterlibatan ASN Kota Sukabumi. Serta dugaan perusakan APK di Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Bekasi, Cirebon, Karawang, Majalengka, Pangandaran, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Cirebon dan Depok,” paparnya.

Selain itu, kata Zacky, masih ada calon yang membagikan sembako. Misalnya, membagikan sembako dalam bentuk minyak atau bentuk lainnya, dalam bentuk uang juga ada di beberapa kabupaten/kota.

“Nah saya kira perjalanan setelah tiga minggu ini perlu menguatkan komitmen kembali bersama para stakeholder, utamanya para peserta pemilu,” katanya.

Zacky mengatakan, berdasarkan peraturan KPU nomor 15 tahun 2023, sudah ada ruang kepada para peserta pemilu untuk berkontribusi kepada masyarakat dalam kegiatan kampanye, seperti menggelar bazar ataupun bakti sosial (baksos).

“Mestinya itu yang digunakan, karena itu punya legitimasi peraturan. Tidak memberikan secara langsung politik uang atau secara materi lainnya,” katanya.

Oleh karena itu, kata Zacky, pihaknya mendorong para peserta pemilu untuk memanfaatkan ruang tersebut agar menghindari pelanggaran seperti politik uang dalam tahapan kampanye ini.

“Jadi kalau ngasih sembako secara langsung itu ga boleh, coba dibikin acaranya semacam bazar,” katanya.

Menurutnya, yang penting ada transaksi jual-beli yang wajar. Misalnya diskon 50 persen dari harga pasaran. “Itu kan menguntungkan masyarakat juga, tapi tidak masuk pada ruang politik uang,” katanya.