GERAK cepat para kepala daerah yang berasal dari PDI Perjuangan, mulai memantik perhatian banyak pihak. Sebab, masa kampanye belum dimulai sama sekali.
Meski hal itu telah berlangsung, namun Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengaku belum akan menindak dugaan kampanye colongan yang dilakukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Kepala daerah dari PDIP diketahui mengajak masyarakat memilih partainya dan capres partainya Ganjar Pranowo.
Komisioner Bawaslu Puadi mengatakan, saat ini masa kampanye memang belum dimulai. Kendati begitu, pihaknya belum akan mengusut dugaan pelanggaran itu karena akan melihat terlebih dahulu video ajakan memilih yang diunggah di akun X/Twitter resmi PDIP itu.
“Ya kita akan lihat dulu (video ajakan memilih itu). Kita tetap konsisten melakukan pengawasan. Kita bisa lihat, ada tidak potensi-potensi pelanggaran administrasi, etik, dan pelanggaran terhadap undang-undang lainnya. Kalau itu bukan ranah Bawaslu bisa kita rekomendasikan,” kata Puadi kepada wartawan di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Senin (28/8).
Puadi menjelaskan, terdapat dua pintu masuk penanganan kasus dugaan pelanggaran pemilu di Bawaslu, yakni pintu temuan pelanggaran oleh pengawas dan laporan dari masyarakat. Hingga kini, Bawaslu belum menemukan ataupun menerima laporan ihwal video ajakan memilih yang dibuat kepala daerah dari PDIP itu.
Dia mengatakan, Bawaslu akan menunggu informasi awal soal aksi kepala daerah dari PDIP itu. Jika sudah mendapatkan informasi awal, Bawaslu akan melihat apakah tindakan PDIP sebagai partai politik dan kepala daerah PDIP itu melanggar ketentuan kampanye.
Pasalnya, partai politik hanya boleh melakukan sosialisasi di internal sebelum masa kampanye dimulai. “Kita tetap, pascapenetapan parpol peserta pemilu kita konsisten hanya mengawasi sosialisasi partai politik agar sosialisasi partai politik itu tidak dipandang sebagai ruang kampanye,” kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu RI itu.
Sebagai catatan, masa kampanye Pemilu 2024 dimulai pada 28 November 2023. Di sisi lain, Pasal 69 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye melarang partai politik berkampanye sebelum masa kampanye dimulai.
