KEPUTUSAN Mahkamah Konstitusi terkait sistem pelaksanaan Pemilu di Indonesia pada helat demokrasi 2024 mendatang, masih terus ditunggu. Sebab, keputusan MK akan menjadi dasar bagi puluhan bahkan ratusan ribu calon anggota legislatif untuk menentukan sikap.
Karena bukan rahasia lagi, jika MK memutuskan pelaksanaan Pemilu secara tertutup maka para caleg tersebut akan memilih mundur sebab hak mereka menjadi tak jelas dan partai akan kembali lebih berkuasa.
“Sistem proporsional tak cocok dengan Indonesia dan kalau itu diputuskan berarti terjadi kemunduran dengan demokrasi Indonesia,” kata sekretaris wilayah Partai Amanat Nasional (PAN) Jawa Barat, HM Hasbullah Rahmad.
Menurut tokoh yang digadang-gadang memilikim elektabilitas tertinggi untuk menjadi orang nomor satu di Kota Depok itu, demokrasi janganlah dipermainkan oleh sekelompok orang yang hanya ingin mengedepankan kepentingan pribadi dan golongan saja.
“Sistem yang telah berlaku saat ini, jelas merupakan sistem terbaik dan tak perlu diganti-ganti,” ucap anggota DPRD Jawa Barat ini pula.
